Bentuk Organisasi Bisnis ( BUMN)

Standar

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang.

Modal BUMN ada 2 kemungkinan:
1. Seluruh modal persero dimiliki oleh negara
2. Sebagian modal persero (paling sedikit 51%) dimiliki oleh negara dan sebagian modal lainnya dimiliki oleh swasta.

Menurut ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998, maksud dan tujuan pendirian persero adalah:
a. Menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri maupun international.
b. Meningkatkan keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Ciri-ciri utama BUMN adalah:
– Tujuan utama usaha adalah melayani kepentingan umum sekaligus untuk mencari keuntungan.
– Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang
– Pada umumnya bergerak pada bidang jasa-jasa vital.
– Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta bebas bergerak untuk mengikat suatu perjanjian, kontrak serta hubungan-hubungan dengan pihak lain.
– Dapat dituntut dan menuntut, sesuai dengan ayat dan pasal dalam hukum perdata.
– Seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara serta dapat memperoleh pinjaman dalam dan luar negeri atau dari masyarakat dalam bentuk obligasi.
– Pada prinsipnya secara finansial harus dapat berdiri sendiri.
– Setiap tahun perusahaan menyusun laporan tahunan yang memuat neraca dan laporan rugi-laba untuk disampaikan kepada yang berkepentingan (pemerintah dan swasta)
.
Contoh BUMN : Pengadaian, Telkom, PT. PLN, PT. KA

Klasifikasi Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis yaitu:
1. Klasifikasi Perseroan Terbatas atas dasar diperjualbelikannya saham di Bursa Efek.
a. Perseroan Terbatas Tertutup
adalah PT yang saham-sahamnya tidak diperjual-belikan di Bursa Efek.
b. Perseroan Terbatas Terbuka
adalah PT yang sahamnya sudah diperjual-belikan di Bursa Efek dan perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang sudah go public.

2. Klasifikasi PT berdasarkan asal mula penanaman modal yaitu
PT. PMDN, PT. PMA, PT. Non PMA / PMDN

PT PMDN yaitu PT yang dibentuk sesuai dengan UU no. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan modal dalam negeri secara langsung (pengusaha melakukan sendiri penanaman modal dan menjalankan usaha) atau tidak langsung (melalui pemberian saham, obligasi) untuk menjalankan usaha berdasarkan ketentuan UU PMDN.
Perusahaan Nasional dapat dimiliki seluruhnya oleh Negara dan/atau swasta nasional, ataupun sebagai usaha gabungan antara Negara dan/atau swasta nasional dengan swasta asing, dengan pengertian bahwa sekurang-kurangnya 51% dari modalnya dimiliki oleh Negara dan/atau swasta nasional

PT PMA yaitu perusahaan yang dibentuk sesuai dengan UU no, 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
Modal Asing yang dimaksud meliputi
a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yaitu dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
b. Alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
c. Sebagian dari hasil perusahaan ysng berdasarkan undang-undang ini diperbolehkan ditransfer untuk digunakan membiayai perusahaan di Indonesia.

PT PMA dibentuk sebagai usaha patungan (joint venture) dan pemodal asing tidak dapat menguasai 100% saham PT PMA. Pemodal asing dapat membentuk usaha patungan dengan Pemerintah Indonesia dan pemerintah harus menjadi pemilik saham mayoritas 51% dalam usaha patungan tersebut.

Pemodal asing dapat membentuk usaha patungan dengan pengusaha swasta nasional, tetapi pengusaha swasta nasional harus merupakan saham mayoritas (minimal 51%).

PT Non PMA dan non PMDN adalah PT yang tidak berstatus sebagai PT yang memperoleh fasilitas PMA maupun PMDN

3. Klasifikasi PT berdasarkan ada tidaknya kelompok usaha
Badan usaha berbadan hukum PT dapat membentuk kelompok usaha dalam bentuk Holding Company. Didalam holding company tersebut terdapat anak-anak perusahaan yang dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori anak perusahaan yaitu subsidiary company (anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki perusahaan induk) dan affiliated company (anak perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk).

 

Sumber: http://pengantar-bisnis.blogspot.com/2006/10/bentuk-organisasi-bisnis-lanjutan.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s