UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN

Standar

                                                                                                BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi,

dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi

aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip

Koperasi.

2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.

3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.

4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.

5. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam

Koperasi.

6. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat

kepada Pengurus.

7. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan

Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar

pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

8. Setoran Pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum Koperasi

pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi.

9. Sertifikat Modal Koperasi adalah bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam modal Koperasi.

10. Hibah adalah pemberian uang dan/atau barang kepada Koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa,

sebagai modal usaha.

11. Modal Penyertaan adalah penyetoran modal pada Koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat

dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan

memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.

12. Selisih Hasil Usaha adalah Surplus Hasil Usaha atau Defisit Hasil Usaha yang diperoleh dari hasil usaha

atau pendapatan Koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai

beban usaha.

13. Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan

memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian.

14. Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam

berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan

membayar jasa.

15. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya

usaha.

16. Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha Koperasi non-Koperasi Simpan Pinjam yang

dilaksanakan secara konvensional atau syariah.

17. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan Perkoperasian yang bersifat

terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi.

18. Dewan Koperasi Indonesia adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi untuk

memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi.

19. Hari adalah hari kalender.

20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

                                                                                               

 

                                                                                                BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 4

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,

sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan

berkeadilan.

 

                                                                                                BAB III

NILAI DAN PRINSIP

Pasal 5

(1) Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu:

a. kekeluargaan;

b. menolong diri sendiri;

c. bertanggung jawab;

d. demokrasi;

e. persamaan;

f. berkeadilan; dan

g. kemandirian.

(2) Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:

a. kejujuran;

3 / 56www.hukumonline.com

b. keterbukaan;

c. tanggung jawab; dan

d. kepedulian terhadap orang lain.

Pasal 6

(1) Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:

a. keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;

b. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;

c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;

d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;

e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan

karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan

kemanfaatan Koperasi;

f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja

sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan

g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui

kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

(2) Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara

keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

                                                                                               

 

 

                                                                                                BAB IV

PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN PENGUMUMAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 7

(1) Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan

sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi.

(2) Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer.

Pasal 8

(1) Koperasi mempunyai tempat kedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan

dalam Anggaran Dasar.

(2) Wilayah keanggotaan Koperasi ditentukan dalam Anggaran Dasar.

(3) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Koperasi.

(4) Koperasi mempunyai alamat lengkap di tempat kedudukannya.

 (5) Dalam semua surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Koperasi, barang cetakan, dan akta

dalam hal Koperasi menjadi pihak harus disebutkan nama dan alamat lengkap Koperasi.

Pasal 9

(1) Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi

yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia.

(2) Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Akta

Pendirian Koperasi dapat dibuat oleh Camat yang telah disahkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi

oleh Menteri.

(3) Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Notaris

yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.

Pasal 10

(1) Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar dan keterangan yang berkaitan dengan pendirian

Koperasi.

(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan pendiri perseorangan atau

nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum

Koperasi pendiri bagi Koperasi Sekunder; dan

b. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan Pengawas dan

Pengurus yang pertama kali diangkat.

(3) Dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang pendiri dapat

diwakili oleh pendiri lain berdasarkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Permohonan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh

para pendiri secara bersama-sama atau kuasanya kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan

sebagai badan hukum.

(5) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan Koperasi sebagai badan hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 11

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan,

Menteri harus menolak permohonan secara tertulis disertai alasannya.

Pasal 12

(1) Terhadap penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, para pendiri atau kuasanya

dapat mengajukan permohonan ulang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

diterimanya penolakan.

(2) Keputusan terhadap pengajuan permohonan ulang diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

sejak diterimanya pengajuan permohonan ulang.

 

Sumber: http://sumut.kemenag.go.id/file/file/undangundang/biqr1362683253.pdf

 

sekilas tentang Undang_undang Koperasi

Koperasi dikatakan sebagai Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial. Konotasi berwatak social seringkali disalahgunakan oleh beberapa kalangan orang, yang mengartikan bahwa koperasi tidak membutuhkan laba, dan hanya sekedar mensejahterahkan anggotanya.

                Orientasi laba bagi koperasi semata-mata hanya dipruntukkan oleh sebagai untuk tercapainya tujuan utama Koperasi yaitu untuk member layanan kepada anggota yang pada gilirannya dapat mensejahterahkan anggota. . Inilah makna dari member oriented dan profit oriented dalam Koperasi. dengan demikian anggota memegang peran utama dalam Koperasi, yang membawa konsekuensi partisipasi anggota.

                Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai badan usaha pada hakekatnya Koperasi memiliki karakteristik dan tujuan yang tidak jauh berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya. Namun, bukan berarti antara Koperasi dengan badan usaha lain memiliki kesamaan dalam segala hal, karena mau tidak mau harus diakui bahwa Koperasi memiliki karateristik tersendiri yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lain.

 

                Undang-undang perkopersian memang sudah cukup memiliki system yang baik, namun terkadang banyak dari kalangan orang yang mendirikan koperasi tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam UU kopersi. Semua yang disusun di dalam UU koperasi sudah dari apa yang kita harapkan. Tinggal bagaimana kita untuk bisa mengikutin apa yang ada dalam UU koperasi tersebut. Yang mungkin bersifat positif bagi si pendiri kopeerasi dengan calon pengguna jasa koperasi tersebut. 

sumber: http://bdksurabaya.kemenag.go.id/file/dokumen/UUKOPERASIYANGBARU.pdf

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s